Radar Berita Indonesia – Kritik terhadap pola kerja “asal bapak senang” (ABS) kembali mencuat di parlemen. Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menilai kinerja sejumlah pembantu Presiden Prabowo Subianto masih diwarnai laporan yang tampak baik di atas kertas, namun tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Dalam pernyataannya pada Kamis (9/4/2026), Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan bahwa praktik tersebut harus segera dihentikan. Menurutnya, negara membutuhkan laporan yang jujur dan faktual, bukan sekadar pencitraan administratif.
“Negara ini tidak membutuhkan laporan yang indah di atas kertas, tetapi rapuh di lapangan,” ujarnya.
Kesenjangan Data dan Realitas
Secara makro, kondisi ekonomi Indonesia dinilai masih stabil. Cadangan devisa tercatat sekitar 151,9 miliar dolar AS, sementara rasio utang dan defisit fiskal tetap berada di bawah batas aman 3 persen.
Namun, Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menilai indikator tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Ia menyoroti mulai tertahannya konsumsi kelas menengah serta stagnasi pertumbuhan pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laporan resmi pemerintah dan kenyataan di lapangan.
Menurutnya, tantangan utama pemerintah saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan, melainkan pada implementasi yang jujur, transparan, dan tepat sasaran.
Dorongan Transparansi Rapat Pemerintah
Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti juga menekankan pentingnya perubahan pola dalam rapat koordinasi kementerian. Ia meminta agar forum tersebut tidak hanya diisi dengan klaim keberhasilan, tetapi juga mengungkap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
“Biasakan menyampaikan kesulitan yang memerlukan terobosan, bukan hanya angka keberhasilan,” tegasnya.
Klaim Pengungsi Aceh Dipertanyakan
Sorotan turut mengarah pada pernyataan Presiden Prabowo terkait penanganan bencana di Aceh yang menyebut tidak ada lagi warga tinggal di tenda pengungsian setelah empat bulan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi berbeda. Seorang warga Desa Sekumur, Aceh Tamiang, Waracantika, mengungkapkan bahwa sebagian pengungsi masih bertahan di tenda karena hunian sementara belum tersedia secara memadai.
“Kami masih menggunakan tenda, hunian sementara belum ada. Hanya sekitar 5 persen, itu pun belum beratap,” ujarnya melalui media sosial pada Maret 2026.
Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti berharap pemerintah dapat turun langsung meninjau kondisi warga agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata.
Program Makan Bergizi Gratis Disorot
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, melaporkan kebutuhan logistik yang sangat besar dalam pelaksanaan program tersebut.
Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperkirakan membutuhkan satu ekor sapi per hari. Dengan target 19.000 dapur, kebutuhan mencapai 19.000 ekor sapi setiap hari. Untuk menu alternatif seperti lele, satu dapur membutuhkan sekitar 3.000 ekor dalam sekali produksi.
Besarnya skala kebutuhan ini menunjukkan tantangan serius dalam kesiapan rantai pasok pangan nasional.
Kepercayaan Publik Jadi Penentu
Azis menegaskan bahwa stabilitas ekonomi makro tidak akan cukup tanpa diiringi transparansi dan kejujuran dalam pelaksanaan kebijakan.
Ia juga menanggapi maraknya informasi keliru yang menyebut ekonomi Indonesia runtuh, yang menurutnya tidak sesuai dengan data.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik hanya dapat dijaga jika pemerintah bersikap terbuka terhadap kondisi sebenarnya di lapangan.
“Jika stabilitas tidak diikuti kejujuran, itu hanya menunda masalah,” pungkasnya.
